Indonesia Bangsa Maritim ?

Sudah tentu, hampir semua dari kita mengenal lagu Nenek Moyang karya Ibu Saridjah Niung. Ibu Saridjah merupakan keturunan seorang Bugis yang bermukim di Sukabumi pada masa mudanya. Sebelum lagu “Nenek Moyang” diciptakan, orang Bugis sejak lama memang telah mempunyai reputasi sebagai pengarung lautan. Mungkin sekali, motivasi Ibu Saridjah menciptakan lagu didorong oleh kenangan pada ayahandanya beserta seluruh pendahulu sang ayah yang telah menjelajah nusantara dan mengarungi lautnya sebelum dikenal dengan nama Indonesia.

Saridjah_Niung_2000_Indonesia_stamp
Ibu Saridjah Niung alias Ibu Soed (https://id.wikipedia.org/wiki/Saridjah_Niung)

Sejauh apa sih kebenaran klaim nenek moyang kita adalah pelaut ?

Mengacu pada kata ‘nenek’, memang masih banyak warga Indonesia dengan umur atau kategori nenek-kakek yang masih aktif melaut maupun yang mengandalkan mata pencahariannya dari laut. Tapi, sungguh terlalu jauh kalau anda membayangkan seorang kakek/nenek mantan pengusaha yang sesekali datang ke pelabuhan dengan mobil mewah untuk mengawasi usaha pengemasan ikan laut segar yang akan diekspor ke luar negeri dan kemudian mengecek kesiapan armada kapal penangkap ikannya sambil bersiap diri untuk memancing ala ‘mancing mania’ dengan kapal yacht 2 X 250 PK nya.

Barangkali, jauh lebih dekat bila anda membayangkan seorang kakek/nenek yang dengan capai dan peluhnya mengharapkan lakunya dagangan 3 ikat ikan setengah busuk yang bobot ikannya tidak lebih dari 10 kg keseluruhannya. Berjongkok di tepi luar pasar ikan, bersenyum murah pada setiap pengunjung agar bisa membeli ikan yang dia dapatkan dengan sampan kecil yang terbuat dari kayu dan berumur lebih tua darinya, agar dia bisa melunasi biaya solar dan biaya pengobatan tubuhnya yang renta.

Sudah begitu, ditawar juga harga ikannya.

IMG_2111
Nelayan Banten, sekitar Selat Sunda.

Dari situ, ya setidaknya, klausa “nenek moyangku adalah pelaut” mempunyai sebagian kebenaran. Mayoritas kota-kota besar Indonesia terletak di pinggir pantai atau sungai dan sebagian penduduk kota itu juga berprofesi sebagai nelayan maupun profesi maritim lainnya. Profesi yang barangkali merupakan profesi warisan dan bahkan tanpa pilihan bagi warga yang sekarang sudah berumur cukup tua seumur kakek-nenek. Akan tetapi rasanya profesi agraris saat ini masih lebih dominan dibandingkan profesi maritim, sebuah klaim yang saya simpulkan dari hasil pengamatan sekilas semata. Simpulan yang lebih mendalam membutuhkan keahlian analisa khusus dari data statistik BPS yang terlampau berlimpah (baca : tidak langsung pakai).

Masa sekarang, profesi kemaritiman didukung oleh kebijakan pemerintah yang mendukung masyarakatnya untuk kembali ke laut melalui gerakan maupun kebijakan seperti hari ikan nasional, tol laut, penenggelaman kapal tangkap terlarang hingga pelestarian kawasan laut. Dipikir-pikir, gerakan atau kebijakan semacam ini sebenarnya dimulai belum terlalu lama. Sebagai sebuah Negara kelautan yang ditaburi pulau, Kementerian Kelautan sebenarnya baru terbentuk tahun 2009. Sebelum tahun itu, fungsi kelautan dalam Negara dilakukan oleh Menteri Eksplorasi Laut tahun 1999 dengan badannya Departemen Eksplorasi Laut.  Badan ini kemudian berubah menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan sebelum akhirnya sekarang menetap menjadi sebuah kementerian. Dari 1999-2017, baru 18 tahun umur badan kelautan yang resmi dibentuk oleh pemerintah. Umur 18 tahun memang umur yang baru melek baca.

programKKP
Program KKP. Senang melihat program yang ditulis secara tersirat untuk membalikkan mata kita menuju laut kembali. Berdaulat ! Berkelanjutan ! Sejahtera ! (http://kkp.go.id)

Sebelum tahun 1999, di Indonesia rasanya tidak ada yang disebut dengan dunia kelautan. Laman sejarah pranala Kementerian Kelautan dan Perikanan menjelaskan masa tersebut dengan kalimat “Dimasa Orde Baru, orientasi pembangunan masih terkonsentrasi pada wilayah daratan. Sektor kelautan dapat dikatakan hampir tak tersentuh, meski kenyataannya sumber daya kelautan dan perikanan yang dimiliki oleh Indonesia sangat beragam, baik jenis dan potensinya.”  Tidak perlu dikomentari lebih jauhlah pencapaian maritim 32 tahun itu apa, kalau bukan hanya fasad-fasad belaka.

Padahal pada masa-masa awal kemerdekaan hingga masa orde lama meskipun kebijakan kelautan belum begitu berkembang, namun Sukarno sudah menyadari pentingnya laut dan jalur perhubungannya. Perginya Belanda dari Indonesia menyebabkan ketimpangan pada aset-aset negara termasuk diantaranya kapal-kapal. Kekurangan kapal sebagai penghubung antar pulau menyebabkan melonjaknya harga-harga bahan pokok karena pasokan barang yang terbatas. Dampak perang baik dengan Jepang maupun Belanda membuat banyak rakyat kelaparan baik secara agraris maupun maritim. Perusahaan milik Negara, PELNI, yang baru berdiri di tahun 1952, jelas masih belum memiliki armada yang memadai.

Jalan pintas ditempuh dengan mencoba mengambil alih paksa perusahaan pelayaran Koninklijke Paketvaart-Maatschappij  (KPM) milik Belanda beserta seluruh asetnya sebagai sarana penghubung dengan pulau-pulau lain di Indonesia. Pada 5 Desember 1957 para buruh pekerja Indonesia berhasil menduduki kantor pusat KPM di Jakarta, tetapi tidak mampu untuk menyita kapal-kapal yang dimiliki KPM. Para pimpinan perusahaan Belanda ternyata sudah mengantisipasi langkah penyitaan ini dan telah memberikan perintah kepada kapten-kapten kapal mereka untuk segera meninggalkan Indonesia melalui kode rahasia. Sebanyak lebih dari 50 kapal KPM dapat lolos dari sergapan penyitaan paksa sedangkan sisanya diambil Indonesia. Akan tetapi, melalui campur tangan Lloyd(s) Insurance Company, penyitaan ini mengharuskan Indonesia membayar 117 juta gulden sebagai kompensasinya kepada KPM. Pemerintah Indonesia menolak dan kemudian terpaksa mengembalikan kapal-kapal itu.

Kapal SS Rumphius dengan Pulau Anak Krakatau dibelakangnya. (https://id.wikipedia.org/wiki/Koninklijke_Paketvaart_Maatschappij)

Pemerintah Indonesia kemudian memutuskan untuk menyewa sementara dan membeli armada kapal untuk keperluan penghubung bangsa. Dana yang digunakan untuk menyewa dan akhirnya membeli (51 kapal dari Jepang) kapal tersebut berasal dari dana pampasan perang pemerintah Jepang melalui perjanjian yang disepakati Indonesia dan Jepang.

Pada periode yang sama, pemikiran mendalam mengenai posisi geografis Indonesia melahirkan Deklarasi DJuanda yang diusulkan pada tahun 1957 dan diperjuangkan dari tahun 1960 hingga tahun 1982. Perumusan ini kemudian disahkan dalam konvensi hukum laut PBB di Montego Bay, Jamaika pada 10 Desember 1982. Hasil konvensi ini kemudian berlaku pada perairan Indonesia mulai tahun 1985 dan secara internasional tahun 1994. Sayangnya hasil konvensi ini tidak dimanfaatkan dengan baik bagi pemerintahan orde baru dan malah tak tersentuh.

Perangko Deklaras Djuanda. Pak Djuanda tampak kalem sementara Pak Karnonya bersemangat dan para penarinya tampak kebingungan. (https://id.wikipedia.org/wiki/Deklarasi_Djuanda)

Pada masa pendudukan Jepang, tidak banyak yang dilakukan pemerintahannya untuk kepentingan maritim dalam sebuah masa peperangan selain mengganti nama-nama badan pemerintahannya menjadi bernama Jepang, pendudukan Jepang lebih fokus untuk mengambil sumber daya alam nusantara untuk keperluan perang daripada mengembangkannya.

Masa pendudukan Belanda (Periode setelah kebangkrutan VOC pada 1800) merupakan masa suram kelautan nusantara. Kekuasaan laut sepenuhnya ada pada Pemerintah Belanda. Perlakuan kontrol kuat atas pelayaran dan transportasi yang diatur oleh VOC pada kerajaan-kerajaan nusantara, diwariskan pada pemerintah Belanda dan digunakan untuk melanjutkan kepentingan Kolonial Belanda. Masyarakat pesisir atau moyang-moyang kita di pesisir banyak ditarik ke wilayah pedalaman untuk mendukung penanaman komoditas ekspor melalui sistem tanam paksa yang dimulai 1830. Moyang kita menjadi budak dan buruh ditanahnya sendiri.

Perusahaan KPM yang beroperasi mulai tahun 1888 didirikan untuk mengangkut hasil tanam paksa di seantero pulau-pulau nusantara untuk diangkut keluar negeri. Modernisasi kapal dari kapal layar menjadi kapal uap memang semakin mengukuhkan peran perusahaan KPM dan pemerintah Belanda dalam dunia kelautan nusantara. KPM mulai beroperasi pada 1 Januari 1891 dengan modal 29 kapal uap kecil – 13 baru dan 16 warisan dari pendahulunya, NISM (Nederlandsch Indische Stoomvaart Maatschappij). Perusahaan ini terutama berfokus pada rute pelayaran regular terjadwal bagi penumpang dan muatan kargo antara pulau di Hindia Belanda yang kemudian lebih popular dengan istilah sebagai pelayaran pos antar pulau.

Overview map of the connections to be sailed by the Royal Packet Company in the Netherlands Indies (https://nl.wikipedia.org/wiki/Koninklijke_Paketvaart_Maatschappij)

Mulai dari tahun 1906 perusahaan ini mulai melakukan ekspansi usaha dengan membuka  rute-rute baru dari kepulauan HIndia Belanda ke negara-negara lain dengan berbagai anak perusahaan, antara lain pada tahun 1908 dengan nama Java-Australië Lijn (JAL) melayani lintas Jawa-Australia, disusul pada tahun 1910 dengan Java-Siam Lijn (JSL) melayani lintas Jawa-Thailand, dan terakhir pada tahun 1915 Deli-Straits-China Lijn (DSCL) melayani lintas Medan – China.

Tidak banyak pengusaha laut nusantara yang dapat diketahui (saya) menyaingi KPM. Salah satu perusahaan yang diketahui adalah perusahaan milik kakek (alm.) Des Alwi yaitu Baadila Brothers yang didirikan pada akhir abad 19 untuk mengangkut barang/kargo dari Gresik hingga Banda Naira. Perusahaan pelayarannya kemudian berkembang menjadi pengangkut penumpang juga serta dipuncak kesuksesannya menjadi pengusaha mutiara dan perkebunan pala yang luas di Banda Naira.

BukuDesAlwi
Buku Sejarah Maluku karangan Des Alwi, isinya juga mencakup sebagian sejarah keluarga Des Alwi .

Akan tetapi tidak seluruhnya kebijakan kolonial Belanda merugikan citra maritim nusantara, pendirian-pendirian kantor kelautan seperti Afdeling Visserij (tahun 1914) dan Instituut Voor de Zeevisserij (tahun 1928) memberikan fondasi bagi penelitian kelautan di nusantara. Patut dicatat juga bahwa periode kolonialisme Belanda memberikan ruang bagi ekspedisi-ekspedisi penelitian kelautan di nusantara yang berguna untuk memberikan gambaran lengkap laut nusantara dari permukaan hingga dasar lautnya. Ekspedisi tersebut antara lain adalah Ekspedisi Challenger (1872 – 1876), Ekspedisi Valdivia (1898-1899), Ekspedisi Siboga (1899-1900), Ekspedisi Snellius I (1925-1930) dan Ekspedisi Galathea (1950-1952). Gambaran laut Indonesia itu kemudian dilengkapi oleh kedatangan Klaus Wyrtki tahun 1954 yang kemudian bertugas sebagai kepala Lembaga Penyelidikan Laut Indonesia dan memberikan jalan bagi peneliti-peneliti laut Indonesia awal seperti Aprilani Soegiarto dan Syarmilah Syarif.

Peraturan pembatasan laut territorial sejauh 3 mil melalui UU Ordonansi tentang batas laut Hindia Belanda (Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie Tahun 1939) juga lahir di periode Kolonial Belanda. Sebuah peraturan kelautan kuno yang tidak didasarkan pada negeri-negeri kepulauan. Peraturan ini jelas mempertanyakan kedaulatan Negara Indonesia sebab pada jarak 3.01 mil saja, kapal asing dapat parkir dengan bebas didepan pulau-pulau Indonesia. Nenek moyang Ibu Saridjah Niung tentu tidak habis pikir kalau kebebasan laut negerinya hanya dihargai sejauh 3 mil saja. Kelak, peraturan ini membuat gatal Pak Djuanda di tahun-tahun kedepannya dan mendorongnya untuk melahirkan apa yang disebut Deklarasi Djuanda.

 

 

 

 

Pustaka :

Alwi, D. 2005. Sejarah Maluku : Banda Naira, Ternate, Tidore dan Ambon. Dian Rakyat, Jakarta.

Kurosawa, A. 2015. Peristiwa 1965 : Persepsi dan Sikap Jepang. Penerbit Buku Kompas. Jakarta.

https://id.wikipedia.org/wiki/Deklarasi_Djuanda

https://id.wikipedia.org/wiki/Saridjah_Niung

https://en.wikipedia.org/wiki/Koninklijke_Paketvaart-Maatschappij

https://id.wikipedia.org/wiki/Koninklijke_Paketvaart_Maatschappij

https://nl.wikipedia.org/wiki/Koninklijke_Paketvaart_Maatschappij

https://tirto.id/deklarasi-djuanda-dan-ikhtiar-menyatukan-laut-indonesia-cBuT

http://kkp.go.id/sejarah/

http://oseanografi.lipi.go.id/datakolom/17%20Siboga.pdf

Advertisements

Published by

ocean916

https://www.facebook.com/Dominic.Oki.Ismoyo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s